F-PPP Soroti Optimalisasi PAD dan Pelayanan Air Bersih: “Semangat Pahlawan Harus Terjemah Jadi Kerja Nyata”

Bondowoso, Aspirasi.co.id – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kabupaten Bondowoso menegaskan pentingnya semangat perjuangan Hari Pahlawan 10 November untuk diwujudkan dalam komitmen pembangunan daerah yang lebih berpihak kepada rakyat.

Hal tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026 dan Raperda Perumda Air Minum Ijen Tirta, Sabtu (11/11/2025).

Mengawali penyampaian pandangan, Juru Bicara F-PPP, Ahmadi, menyampaikan bahwa esensi perjuangan para pahlawan harus diwujudkan dalam kerja nyata, bukan hanya seremoni tahunan.

“Semangat kepahlawanan arek-arek Suroboyo adalah simbol pengorbanan tanpa pamrih. Hari ini, semangat itu harus diterjemahkan menjadi dedikasi dalam membangun daerah dengan keadilan dan keberpihakan,” tegasnya.

Sorotan Utama: Optimalisasi PAD Jangan Stagnan

F-PPP menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 300,22 miliar pada APBD 2026 belum menunjukkan peningkatan signifikan. Padahal, Pemerintah Pusat melakukan penyesuaian Dana Transfer Daerah yang menuntut Bondowoso lebih mandiri secara fiskal.

F-PPP mempertanyakan strategi konkret pemerintah daerah dalam:

Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak serta retribusi,

Inovasi ekonomi daerah,

serta penyajian peta potensi PAD secara terukur.

“Kami meminta penjelasan rinci terkait langkah nyata peningkatan PAD. Jangan sampai target hanya menjadi angka tanpa strategi dan implementasi,” kata Ahmadi.

Fraksi juga menyoroti ketidaksesuaian angka target PAD dalam Nota Penjelasan Bupati dengan kesepakatan Badan Anggaran yang sebelumnya menetapkan target Rp 327 miliar.

Belanja Modal Harus Produktif dan Terarah

F-PPP menekankan agar belanja modal tidak terjebak pada pola pembangunan yang bersifat seremonial, tetapi berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

“Belanja modal harus memihak sektor prioritas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sesuai visi Asta Cita,” ujar Ahmadi.

Raperda Perumda Ijen Tirta: Fokus Pelayanan, Bukan Sekadar Struktur

F-PPP menyatakan menerima pembahasan Raperda Perumda Ijen Tirta untuk dilanjutkan, namun dengan syarat reformasi pelayanan air bersih harus menjadi prioritas. Air adalah hak publik dan wajib dikelola sesuai prinsip kemaslahatan.

Fraksi menekankan beberapa poin:

1. Perluasan cakupan layanan hingga wilayah pinggiran dan dataran tinggi.

2. Pengurangan tingkat kebocoran air dan pembenahan jaringan distribusi.

3. Penguatan tata kelola berbasis profesionalisme dan bebas intervensi politik.

4. Penetapan tarif harus mempertimbangkan daya beli masyarakat kecil.

5. Open bidding untuk pengisian jabatan Dewan Pengawas Perumda.

“Perumda harus menghasilkan layanan, bukan beban. Penyertaan modal daerah tidak boleh hanya untuk menutup kerugian, tetapi wajib menghasilkan nilai manfaat bagi rakyat,” tegas Ahmadi.

F-PPP Kritik Pemangkasan Pokir Dewan: “Representasi Rakyat Tidak Boleh Dikebiri”

Dalam pandangannya, F-PPP juga menyoroti semakin sempitnya ruang realisasi aspirasi masyarakat akibat pemangkasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

“Reses tanpa tindak lanjut program sama halnya dengan panggung kosong. Itu bukan efisiensi, itu pembatasan fungsi representatif DPRD,” kata Ahmadi.

Menurutnya, musyawarah dan keseimbangan peran legislatif–eksekutif adalah prinsip yang harus dijaga dalam tata kelola pemerintahan yang sehat.

F-PPP menegaskan komitmen untuk terus mengawal pembangunan Bondowoso agar tetap bergerak di atas prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat.

“Kami siap berkolaborasi untuk Bondowoso yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Namun sikap kritis tetap kami jalankan sebagai amanah rakyat.”