F-PDIP Tekankan Keberpihakan Anggaran, Penguatan PAD dan Implementasi Kebijakan Kebudayaan dalam RAPBD 2026
- account_circle aurel
- calendar_month Sel, 11 Nov 2025
- visibility 215
- comment 0 komentar
Berita: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan catatan strategis dalam Rapat Paripurna
Bondowoso, Aspirasi.co.id – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan catatan strategis dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 serta Raperda Perumda Ijen Tirta, Senin (11/11/2025).
Penyampaian dilakukan oleh Juru Bicara Fraksi, Andi Hermanto, S.Sos.
Dalam forum tersebut, Andi menegaskan bahwa APBD harus dimaknai bukan sekadar angka dalam tabel anggaran, tetapi gambaran keberpihakan politik pembangunan.
“APBD bukan sekadar angka dan tabel. Ia adalah wajah keberpihakan. Jika anggaran tidak berpijak pada rakyat, maka pembangunan hanya tinggal cerita. Maka kami menegaskan: setiap rupiah harus kembali menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat Bondowoso,” ujar Andi.
Penguatan Pendapatan dan Respons Kondisi Fiskal
F-PDIP menyoroti penurunan dana transfer pusat yang membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah didorong untuk lebih agresif memanfaatkan peluang pendanaan dari kementerian dan lembaga pusat.
Fraksi juga mempertanyakan proyeksi peningkatan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mendorong percepatan tindak lanjut komitmen Perum Perhutani KPH Bondowoso yang siap memberikan kontribusi atas pengelolaan hutan rakyat sebesar ±50.000 hektar.
Terkait pengentasan kemiskinan ekstrem yang masih mencapai 75.319 jiwa, F-PDIP menegaskan perlunya penanganan lintas sektor yang terukur, terarah, dan berkelanjutan.
“Kemiskinan ekstrem bukan sekadar statistik di atas kertas. Di sana ada wajah anak-anak, para ibu yang menggenggam harap, dan ayah-ayah yang terus berjuang. Penanganannya tidak boleh hanya menjadi formalitas. Kita bekerja bukan untuk menggugurkan kewajiban, tapi untuk memulihkan martabat,” tegas Andi.
Kebudayaan, Ekonomi Rakyat, dan Identitas Daerah
F-PDIP turut menekankan pentingnya implementasi Perda Perlindungan dan Pengembangan Klaster Kopi Bondowoso. Menurut fraksi, kopi Bondowoso adalah identitas ekonomi, bukan hanya komoditas.
Di sisi lain, status Ijen Geopark sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) dinilai belum memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Bondowoso sudah diakui dunia lewat Ijen Geopark, tapi apakah rakyat Bondowoso sudah merasakan dampaknya? Pengakuan internasional tanpa manfaat ekonomi bagi warga hanyalah panggung kosong. Kami ingin Bondowoso bukan hanya dikenal, tetapi juga berdaya,” ujar Andi.
Sorotan terhadap PLTP Blawan–Ijen dan Perumda Ijen Tirta
Terkait proyek strategis nasional PLTP Blawan–Ijen, F-PDIP menyatakan keberatan lantaran hunian pekerja dan pusat aktivitas ekonomi proyek justru berada di Banyuwangi.
“Kami tidak menolak investasi. Tapi investasi yang tidak memberi nilai bagi rakyat hanyalah eksploitasi yang dibungkus modernitas. Bondowoso tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri,” kata Andi.
Selain itu, perubahan PDAM menjadi Perumda Ijen Tirta dianggap harus diiringi kinerja dan kontribusi nyata.
“Perubahan status bukan sekadar ganti nama. Ini waktunya perusahaan daerah menunjukkan kelasnya. Layanan harus membaik, kinerja meningkat, dan daerah menerima bagi hasil yang layak.”tegasnya.
Penutup
F-PDIP menutup pandangan dengan ajakan memperkuat komitmen kerja nyata.
“Kami tidak menuntut kemewahan. Kami hanya menuntut keadilan anggaran. Karena keadilan anggaran adalah syarat agar rakyat dapat berjalan tegak, bukan sekadar bertahan hidup.”ujarnya.
- Penulis: aurel
Saat ini belum ada komentar