BKN Sentil Birokrasi Bondowoso: Jangan Bangga Punya Aplikasi, Ukur Berapa Masalah Rakyat yang Tuntas!

BONDOWOSO, Aspirasi.co.id – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, melontarkan pesan tajam kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Ia mengingatkan, keberhasilan birokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya inovasi, aplikasi, atau program yang dibuat, tetapi dari seberapa banyak persoalan masyarakat yang benar-benar berhasil diselesaikan, (23/10/2026).

Pesan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja di Bondowoso. Di hadapan Bupati dan jajaran pejabat pemerintah daerah, Zudan mendorong perubahan pola pikir birokrasi agar lebih berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat.

“Banyak inovasi harus menghasilkan banyak masalah yang diselesaikan. Semakin banyak inovasi, harus semakin banyak keluhan masyarakat yang bisa kita selesaikan,” tegas Zudan.

Menurutnya, laporan kinerja pemerintah seharusnya tidak berhenti pada angka pembangunan aplikasi atau pelaksanaan kegiatan. Ukuran keberhasilan mesti menyentuh hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Ia mencontohkan, program pelayanan administrasi kependudukan tidak semestinya hanya dilaporkan berdasarkan jumlah kegiatan atau sistem yang dibangun.

Pemerintah perlu menunjukkan berapa banyak warga yang telah mendapatkan KTP elektronik, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya.

Pelayanan jemput bola ke desa, sekolah, hingga pesantren juga dinilai penting agar masyarakat tidak harus menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya hanya untuk mendapatkan dokumen administrasi.

“Yang kita jelaskan kepada masyarakat bukan proses, bukan alat, bukan inovasi, tetapi berapa masalah yang selesai dan berapa keluhan yang bisa kita tuntaskan,” ujarnya.

SOP 14 Hari, Zudan Tantang Pemkab Berubah

Zudan juga menyoroti standar pelayanan publik yang dinilainya harus menyesuaikan perkembangan zaman.

Menurut dia, masyarakat kini terbiasa dengan layanan digital yang cepat. Transaksi perbankan dapat dilakukan secara langsung melalui telepon genggam tanpa harus datang ke kantor. Perubahan tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi birokrasi pemerintahan.

Ia mempertanyakan apakah masih terdapat pelayanan publik di Bondowoso yang membutuhkan waktu tujuh hingga 14 hari untuk diselesaikan.

“Pertanyaannya, sekarang masih ada tidak di Kabupaten Bondowoso SOP layanan publik yang lebih dari tujuh hari? Kalau masih ada, berarti kita hidup di 20 tahun yang lalu,” sindirnya.

Zudan mendorong jajaran pemerintah daerah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP), terutama layanan yang sebenarnya bisa dipercepat melalui penyederhanaan proses dan pemanfaatan teknologi.

Baginya, masyarakat bukan sekadar pemohon yang harus mengikuti panjangnya alur birokrasi. Justru pemerintah yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan warga.

Perubahan orientasi tersebut, kata dia, menjadi kunci agar pelayanan pemerintah semakin mudah, cepat, dan responsif.

ASN Bahagia, Kinerja Lebih Optimal

Tak hanya soal pelayanan, Zudan turut menyinggung pentingnya kesejahteraan dan kedekatan ASN dengan keluarga.

Ia menceritakan pengalaman pribadi ketika harus menjalani kehidupan rumah tangga jarak jauh selama bertahun-tahun akibat penugasan. Bahkan, selama bekerja di Kementerian Dalam Negeri, ia terbiasa menempuh perjalanan panjang dari Bekasi menuju kawasan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Pengalaman itu membuatnya memahami bahwa persoalan keluarga dapat menjadi beban tersendiri bagi ASN.

Karena itu, ia mengapresiasi langkah Pemkab Bondowoso yang berupaya mendekatkan tempat kerja ASN dengan domisili keluarga melalui program penataan penempatan pegawai.

Zudan menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jarak rata-rata perjalanan ASN yang sebelumnya sekitar 22 kilometer telah berkurang menjadi enam kilometer.

Menurutnya, kebijakan semacam itu patut didorong karena ASN yang memiliki kondisi fisik lebih bugar, pikiran segar, dan ketenangan keluarga berpeluang bekerja lebih optimal.

Ia juga meminta agar pengalaman positif para ASN tersebut dipublikasikan melalui media sosial pemerintah daerah sebagai bagian dari penyebarluasan praktik baik reformasi birokrasi.

Target Kinerja Jangan Berhenti di Atas Kertas

Dalam kesempatan itu, Zudan mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program tahun anggaran 2026 semakin terbatas.

Karena itu, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengevaluasi capaian target kinerja dan memastikan program yang direncanakan benar-benar menghasilkan manfaat.

Menurutnya, visi dan misi kepala daerah harus diterjemahkan menjadi program serta kegiatan yang terukur. Namun, yang lebih penting adalah memastikan anggaran yang dibelanjakan mampu menjawab persoalan warga.

Ia menegaskan, arah pembangunan daerah harus sejalan dengan visi dan misi Pemkab Bondowoso, mulai dari penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur, hingga pelestarian lingkungan dan kebudayaan.

Seluruh ASN, lanjutnya, boleh memiliki pandangan berbeda dalam memahami pekerjaan. Namun, arah pelaksanaan tugas harus tetap satu, yakni mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Zudan juga menyinggung pentingnya digitalisasi administrasi kepegawaian. Ia menyebut BKN telah menyediakan lemari digital bagi ASN untuk menyimpan dokumen kepegawaian secara elektronik sehingga pegawai tidak perlu selalu datang langsung ke kantor BKN untuk mengurus dokumen.

Bondowoso Didorong Kembangkan Layanan Kesehatan dari Rumah

Sorotan lain muncul ketika Zudan mendorong Pemkab Bondowoso memperluas pelayanan publik berbasis digital, termasuk di sektor kesehatan.

Ia mempertanyakan kemungkinan masyarakat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dari rumah sebelum memutuskan datang ke puskesmas atau rumah sakit.

Gagasan itu mengarah pada pengembangan layanan home care berbasis aplikasi yang dapat memudahkan warga memperoleh informasi dan bantuan medis.

Dalam sesi tersebut, Dr. Yasin menjelaskan bahwa Bondowoso telah memiliki layanan PSC 119 dengan dukungan armada ambulans. Zudan mendorong agar fasilitas yang tersedia dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dengan konsep pelayanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Ia bahkan menyarankan agar identitas layanan dibuat dengan menonjolkan nama Bondowoso sehingga masyarakat mudah mengenali layanan resmi pemerintah daerah.

Konsep tersebut diharapkan dapat dikembangkan untuk mempermudah warga memperoleh konsultasi, informasi rujukan, serta bantuan transportasi medis sesuai kebutuhan dan kemampuan layanan yang tersedia.

Ukuran Keberhasilan: Rakyat Merasakan Manfaat

Pesan utama Zudan dalam kunjungan kerja itu jelas: birokrasi tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif dan sekadar mengejar angka kegiatan.

Inovasi, aplikasi, digitalisasi, dan penataan ASN harus menjadi alat untuk menghasilkan perubahan nyata, bukan sekadar pelengkap laporan kinerja.

Bagi Pemkab Bondowoso, tantangannya adalah memastikan setiap program memiliki dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui pelayanan yang lebih cepat, pengurusan dokumen yang semakin mudah, maupun akses kesehatan yang lebih dekat.

Sebab, keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan ditentukan oleh seberapa banyak program yang diumumkan, melainkan seberapa banyak persoalan warga yang berhasil dituntaskan.