Bukan Sekadar Survei! Hendri Widotono Dorong Disnakkan Bergerak Menjawab Keluhan Masyarakat
- account_circle Redaksi
- calendar_month 0 menit yang lalu
- visibility 1
- comment 0 komentar

BONDOWOSO, ASPIRASI.CO.ID – Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bondowoso mulai membedah berbagai persoalan pelayanan publik melalui Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Masyarakat.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mengidentifikasi kelemahan sekaligus merumuskan solusi konkret demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Lokakarya yang digelar di Aula Dinas Peternakan dan Perikanan, Jumat (20/11/2026), tersebut secara resmi dibuka Kepala Disnakkan Bondowoso, Hendri Widotono.
Dalam sambutannya, Hendri menyampaikan apresiasi kepada seluruh undangan dan pihak yang telah hadir serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, berbagai masukan dan pengaduan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk melakukan pembenahan pelayanan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan, peningkatan kualitas pelayanan tidak bisa dilepaskan dari penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Disnakkan.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM, sehingga seluruh jajaran mampu memberikan pelayanan yang semakin baik, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bondowoso Bidang Kemasyarakatan dan SDM menilai, hasil pemetaan pengaduan masyarakat menunjukkan masih beragamnya persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Mulai dari kesulitan masyarakat mengakses petugas pelayanan hingga belum optimalnya pelatihan dan peningkatan kompetensi, termasuk kebutuhan pelatihan juru sembelih halal.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Organisasi kemasyarakatan, termasuk Fatayat dan Muslimat, dinilai dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan.
“Suatu pembangunan akan lebih berhasil apabila didukung banyak mitra. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga sektor perbankan,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia mendorong agar hasil survei dan pemetaan pengaduan tidak berhenti sebagai dokumen evaluasi. Seluruh temuan harus dikelompokkan berdasarkan skala prioritas, mulai dari kebutuhan jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan Disnakkan, termasuk menjadi dasar pengajuan anggaran kepada tim anggaran pemerintah daerah.
Dengan adanya data yang jelas, setiap usulan program diharapkan memiliki landasan kebutuhan yang terukur, bukan sekadar berdasarkan perkiraan.
Ia juga mengapresiasi langkah Disnakkan yang dinilai mulai membangun pola pelayanan lebih terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi.
Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak cukup hanya diukur melalui survei kepuasan masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah harus menunjukkan respons nyata terhadap setiap keluhan dan pengaduan yang disampaikan warga.
“Ini patut diapresiasi. Artinya, Disnakkan tidak hanya berhenti pada survei kepuasan masyarakat, tetapi juga berupaya menunjukkan responsibilitas terhadap pengaduan demi menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui lokakarya tersebut, Disnakkan Bondowoso diharapkan mampu mengubah berbagai pengaduan menjadi bahan pembenahan nyata, sekaligus memperkuat budaya pelayanan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Sebab, pengaduan masyarakat bukan sekadar kritik, melainkan alarm bagi pemerintah untuk terus berbenah.
- Penulis: Redaksi


Saat ini belum ada komentar