Mahasiswa Bondowoso Geruduk DPRD, Desak Transparansi Anggaran dan Dukung RUU Perampasan Aset
- account_circle ***
- calendar_month Ming, 31 Agu 2025
- visibility 279
- comment 0 komentar
Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kampus di Bondowoso yang tergabung dalam PMII, HMI, dan Aliansi BEM Bondowoso turun ke jalan dan menggelar aksi
BONDOWOSO, Aspirasi.co.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kampus di Bondowoso yang tergabung dalam PMII, HMI, dan Aliansi BEM Bondowoso turun ke jalan dan menggelar aksi di depan gedung DPRD Bondowoso, Minggu (31/8/2025).
Massa tiba sekitar pukul 14.40 WIB dan sempat memblokade jalan penghubung Bondowoso–Situbondo sebelum akhirnya masuk ke halaman DPRD.
Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa berusaha masuk, sementara gerbang utama masih tertutup dan dijaga ketat aparat Polres Bondowoso.
Koordinator lapangan aksi, Deky Syaputra, menegaskan bahwa mahasiswa menuntut DPRD Bondowoso lebih transparan dalam mengelola anggaran daerah.
Ia menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran oleh legislatif.
“Kami tidak melihat adanya transparansi di media sosial maupun saluran resmi DPRD. Masyarakat harus tahu ke mana anggaran digunakan,” tegas Deky.
Selain itu, mahasiswa juga meminta DPRD Bondowoso mendorong penghapusan anggaran yang dianggap pemborosan, seperti tunjangan pejabat negara, serta mendukung RUU Perampasan Aset Koruptor agar segera disahkan.
“Contohnya, rapat DPRD Bondowoso di Jakarta itu jelas tidak efisien. Kami menuntut DPRD tegas mengawal anggaran agar lebih berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Di tingkat lokal, mahasiswa juga menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PDAM Bondowoso yang dinilai belum optimal.
Menurut mereka, perusahaan daerah tersebut seharusnya bisa memberikan pemasukan lebih besar bagi daerah.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menemui massa.
Ia menyatakan sepakat dengan aspirasi mahasiswa dan berjanji menindaklanjutinya, baik di tingkat kabupaten maupun hingga ke pemerintah pusat.
“Kami akan mengawal tuntutan ini, termasuk isu nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujar Ahmad Dhafir di hadapan mahasiswa.
- Penulis: ***
Saat ini belum ada komentar