POLIRAN Jadi Jurus Polri Buka Peluang Kerja, Korban PHK hingga Penyandang Disabilitas Jadi Prioritas
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rab, 18 Nov 2026
- visibility 10
- comment 0 komentar

Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin
JAKARTA, ASPIRASI.CO.ID – Upaya menekan angka pengangguran di Tanah Air tak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Polri kini ikut mengambil peran dengan memperluas program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), sebuah gerakan yang menjembatani masyarakat pencari kerja dengan dunia usaha.
Program ini secara khusus menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih, mulai dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, hingga generasi muda yang belum memperoleh pekerjaan.
Melalui peran Bhabinkamtibmas, Polri berupaya membuka akses lapangan kerja hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Bukan sekadar menggelar bursa kerja, program ini juga menghadirkan pendampingan, pendataan keterampilan, hingga menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dijalankan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta kalangan dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin menegaskan, keterlibatan kepolisian bukan untuk mengambil alih tugas instansi ketenagakerjaan. Sebaliknya, Polri ingin memperkuat sinergi agar masyarakat memiliki jalan lebih mudah menuju dunia kerja.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, persoalan pengangguran membutuhkan penanganan bersama. Terlebih, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih mencapai sekitar 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.
Melihat kondisi tersebut, POLIRAN dirancang agar manfaatnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Program ini didorong menjangkau masyarakat secara langsung dengan memetakan kebutuhan tenaga kerja sekaligus potensi keterampilan yang dimiliki warga.
Bhabinkamtibmas menjadi garda terdepan dalam pelaksanaannya. Mereka bertugas mendata warga yang belum bekerja, mengidentifikasi kemampuan dan keahlian, serta mencocokkannya dengan kebutuhan perusahaan di wilayah masing-masing.
Bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai standar industri, Polri akan menghubungkan mereka dengan BLK maupun lembaga pelatihan kerja. Dukungan juga diberikan melalui kemudahan pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya membuka peluang bagi pencari kerja umum, POLIRAN juga memberi perhatian khusus kepada korban PHK yang kehilangan mata pencaharian serta penyandang disabilitas yang kerap menghadapi hambatan dalam mengakses kesempatan kerja.
Dalam penyelenggaraan job fair, Polri mendorong adanya akses khusus bagi penyandang disabilitas. Perusahaan juga diajak memberikan kesempatan kerja yang inklusif dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan masing-masing bidang pekerjaan.
Menariknya, pelaksanaan POLIRAN tidak dibuat seragam di setiap daerah. Program ini dikembangkan berdasarkan karakteristik ekonomi dan potensi unggulan wilayah agar peluang kerja yang dibuka benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Di Jawa Barat, program diarahkan pada perluasan penyerapan tenaga kerja. Jawa Tengah mengaitkan pemberdayaan masyarakat dengan upaya mencegah kerawanan sosial. Sementara di Jawa Timur, POLIRAN dikembangkan melalui sektor ketahanan pangan.
Adapun Bali mengoptimalkan peluang di sektor pariwisata, sedangkan Batam dan Kepulauan Riau menyasar potensi lapangan kerja di sektor maritim serta kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Di tengah upaya membuka kesempatan kerja, Polri juga memperketat pengawasan untuk mengantisipasi praktik percaloan, pungutan liar, hingga penyalahgunaan informasi lowongan pekerjaan.
Rudy mengingatkan agar masyarakat pencari kerja tidak menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan pekerjaan untuk meraup keuntungan pribadi.
Lebih dari itu, Polri menegaskan keberhasilan POLIRAN tidak semata-mata dihitung dari banyaknya peserta job fair atau jumlah lowongan yang ditawarkan. Ukuran utamanya adalah seberapa banyak masyarakat yang benar-benar berhasil mendapatkan pekerjaan.
Karena itu, data pencari kerja, proses penempatan, hingga perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan dan dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.
- Penulis: Redaksi


Saat ini belum ada komentar