Api Mengintai Bondowoso, Satgas Terpadu Disiapkan

BONDOWOSO, ASPIRASI.CO.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bondowoso menjadi perhatian serius pemerintah daerah, (2/9/2026).

Menghadapi potensi kebakaran yang dapat meluas dengan cepat, Pemkab Bondowoso menegaskan penanggulangan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara sinergis dan kolaboratif dengan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, hingga media.

“Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara sinergis dan kolaboratif. Pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, termasuk teman-teman media, mari bersama-sama berkolaborasi,” tegas Fathur Rozi.

Menurutnya, penanggulangan karhutla harus dilakukan melalui tiga langkah utama, yakni pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan sekaligus penanganan, serta pemulihan.

Fathur Rozi menyebut, langkah paling penting justru berada pada tahap pencegahan sebelum api muncul.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah yang rawan kebakaran, serta monitoring secara berkala terhadap potensi titik panas atau hotspot.

“Kalau pencegahan berarti dilakukan sebelum terjadi. Misalnya edukasi masyarakat, pemetaan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan, kemudian monitoring secara periodik terhadap potensi hotspot,” jelasnya.

Ia menambahkan, kesiapsiagaan juga harus dibangun melalui pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu yang melibatkan seluruh elemen terkait.

Ketika kebakaran sudah terjadi, menurut Fathur Rozi, persoalan utama bukan sekadar jumlah personel, tetapi memastikan seluruh sumber daya siap digerakkan.

“Yang penting itu memastikan resources untuk penanganan ready. Personelnya ada, peralatannya ada, transportasinya siap, logistik juga siap,” ujarnya.

Khusus penanganan kebakaran di kawasan hutan, ia menilai peralatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kondisi medan. Peralatan besar maupun kendaraan pemadam kebakaran belum tentu dapat menjangkau lokasi yang berada jauh di dalam kawasan hutan.

“Peralatan itu harus fungsional untuk kecepatan langkah pemadaman kebakaran. Kalau alat besar bisa jadi tidak masuk ke dalam hutan,” katanya.

Selain peralatan dan personel, ketersediaan sumber air juga menjadi faktor penting.

Namun, Fathur Rozi mengingatkan bahwa tidak semua kebakaran harus ditangani dengan air, terutama ketika api masih dalam skala kecil dan memungkinkan dilakukan penanganan dengan metode lain.

Damkar Hanya Punya Tiga Armada, Semua Kekuatan Harus Bergerak
Fathur Rozi juga menyinggung keterbatasan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Bondowoso.

Saat ini, Damkar disebut hanya memiliki tiga unit kendaraan, yang selama ini lebih banyak digunakan untuk menjangkau kawasan perkotaan.

Sementara laporan kebakaran dapat terjadi di wilayah yang jauh dan memiliki medan sulit seperti kawasan Ijen.

“Damkar cuma punya tiga dan itu untuk kawasan perkotaan. Sementara laporan ada titik yang harus dijangkau, termasuk wilayah Ijen,” ungkapnya.

Karena itu, ia menegaskan penanggulangan karhutla tidak boleh dibebankan hanya kepada Damkar.

Seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Bondowoso harus dapat dioptimalkan, termasuk TNI, Polri, PMI, pemerintah desa, masyarakat peduli api, dunia usaha, hingga unsur masyarakat lainnya.

“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh resource yang ada di Kabupaten Bondowoso bisa kita gerakkan,” tegasnya.

Bakar Sampah Sembarangan Bisa Jadi Pemicu

Di sisi lain, Fathur Rozi menilai edukasi masyarakat menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya karhutla.

Pasalnya, sejumlah kebakaran dapat bermula dari aktivitas sederhana seperti membakar sampah yang kemudian tidak terkendali, terutama saat kondisi lingkungan kering dan angin cukup kuat.

“Kadang ada kasus kebakaran yang ditimbulkan karena bermaksud membakar sampah,” katanya.

Karena itu, masyarakat diminta tidak sembarangan melakukan pembakaran, terlebih di tengah kondisi yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

Menurutnya, rapat koordinasi lintas sektor menjadi langkah awal untuk menyatukan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi karhutla.

“Ini dalam rangka membangun pemahaman dan sinergi kolaborasi dalam penanggulangan terjadinya kebakaran,” ujarnya.

Ia menegaskan, koordinasi awal tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan pembahasan yang lebih teknis dan melibatkan unsur yang lebih kecil di lapangan.

Dengan demikian, ketika muncul titik api, respons dapat dilakukan secara cepat sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih besar.

“Jangan sampai kita bergerak setelah api membesar. Yang paling penting adalah pencegahan dan kesiapsiagaan,” pungkasnya.