Bondowoso Integrasikan Data Seluruh OPD, BIOP Disiapkan Jadi Dashboard Tunggal Pemerintahan
- account_circle S/A/lik
- calendar_month 23 jam yang lalu
- visibility 21
- comment 0 komentar
Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I.,
BONDOWOSO, Aspirasi.co.id – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mulai memperkuat tata kelola data pemerintahan dengan mengintegrasikan seluruh data sektoral yang selama ini tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) ke dalam satu platform digital.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Data Portal Satu Data Kabupaten Bondowoso yang digelar pada Rabu (5/8/2026).
Melalui forum itu, pemerintah daerah mendorong terwujudnya sistem data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah dibagipakaikan, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Pengembangan Portal Satu Data Kabupaten Bondowoso kini diarahkan menjadi Bondowoso Intelligent Operations Platform (BIOP), sebuah platform yang akan mengintegrasikan seluruh data pemerintahan ke dalam satu dashboard.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Dr. H. Fathur Rozi, M.Fil.I., mengatakan selama ini setiap OPD sebenarnya telah memiliki data masing-masing. Namun, data tersebut belum terhubung dalam satu sistem sehingga pemanfaatannya belum optimal.
“Satu data ada di satu platform. Data di perangkat daerah sebenarnya sudah ada, tetapi belum terintegrasi. Ini yang kita integrasikan seluruh data yang ada di perangkat daerah ke Diskominfo,” ujar Fathur Rozi.
Ia menjelaskan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan sebagai wali data yang akan mengintegrasikan seluruh data dari perangkat daerah menjadi satu dashboard pemerintahan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki sumber data yang lebih lengkap dan akurat untuk mendukung proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Fathur Rozi, integrasi data tidak hanya berarti memindahkan data dari satu aplikasi ke aplikasi lain.
Yang lebih penting, setiap data harus memenuhi standar kualitas, mulai dari akurasi, konsistensi, validitas, hingga kelengkapan metadata.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Bondowoso, Dwi Wahyudi, mengatakan pengembangan BIOP merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Bondowoso.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah menargetkan tersedianya data yang berkualitas, terstandar, terintegrasi, mudah dibagipakaikan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rapat koordinasi tersebut diikuti 105 peserta yang terdiri atas 26 kepala dinas dan kepala badan, sembilan kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, 35 verifikator data perangkat daerah, serta 35 operator data perangkat daerah.
Keterlibatan seluruh unsur tersebut dinilai penting karena kualitas BIOP sangat bergantung pada kualitas data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah sebagai produsen data.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menetapkan empat fokus utama, yakni memperkuat sinergi dan komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia, mempercepat pengumpulan dan pemutakhiran data sektoral, meningkatkan kapasitas verifikator dan operator data, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data.
Ke depan, seluruh data yang telah terintegrasi akan ditampilkan dalam satu dashboard pemerintahan.
Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki sumber informasi yang lebih terstruktur untuk mendukung proses pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis fakta.
“Karena Diskominfo sebagai wali data, semua akan terintegrasi ke Diskominfo dan nantinya menjadi dashboard tunggal,” kata Fathur Rozi.
Selain membangun integrasi data, Diskominfo juga bertanggung jawab memastikan infrastruktur digital, termasuk keamanan jaringan internet di setiap perangkat daerah, berjalan optimal.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap BIOP tidak sekadar menjadi pusat penyimpanan data, melainkan berkembang sebagai pusat kendali operasional pemerintahan yang mampu memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung lahirnya kebijakan yang lebih presisi melalui pemanfaatan data yang terintegrasi.
- Penulis: S/A/lik
Saat ini belum ada komentar