Golkar Soroti Tingginya SILPA APBD 2025, Minta Pemkab Bondowoso Buka Penyebab Anggaran Tak Terserap
- account_circle S/A/lik
- calendar_month 1 menit yang lalu
- visibility 2
- comment 0 komentar
Fraksi Golkar menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius,
Bondowoso, Aspirasi.co.id – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Fraksi Golkar menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Kamis (2/7/2026), saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dijadikan tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang kembali memperoleh opini WTP. Namun, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan APBD benar-benar efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sandi.
Fraksi Golkar menyoroti besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat. Menurutnya, tingginya SILPA dapat menjadi indikator belum optimalnya perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan.
“Kami meminta Pemerintah Daerah menjelaskan secara rinci berapa nilai SILPA Tahun Anggaran 2025, apa faktor dominan penyebabnya, apakah berasal dari rendahnya realisasi belanja modal, efisiensi anggaran, kegiatan yang tidak terlaksana, atau karena pendapatan daerah melampaui target. Kami juga meminta dijelaskan OPD mana saja yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SILPA tersebut,” tegasnya.
Selain SILPA, Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi belanja modal yang menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah diminta mengungkap berbagai kendala yang menyebabkan penyerapan belanja modal belum maksimal.
“Apabila realisasi belanja modal belum optimal, kami meminta Pemerintah Daerah menjelaskan hambatan utamanya, apakah disebabkan keterlambatan pengadaan, kendala administrasi, perubahan kebijakan, atau lemahnya kesiapan perencanaan pada perangkat daerah. Ke depan, perencanaan harus lebih matang agar pembangunan dapat berjalan tepat waktu,” lanjut Sandi.
Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa keberhasilan APBD harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Fraksi Partai Golkar tetap berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, dukungan itu harus dibarengi evaluasi yang objektif agar pengelolaan APBD semakin berkualitas, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Bondowoso,” pungkas Sandi.
- Penulis: S/A/lik
Saat ini belum ada komentar