Kapolri Gebrak Pengangguran Lewat POLIRAN, Calo Lowongan Kerja Jadi Sasaran!
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rab, 11 Nov 2026
- visibility 29
- comment 0 komentar

POLIRAN merupakan bentuk pendekatan kepolisian yang mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat
BANDUNG, Aspirasi.co.id – Polri mengambil langkah tak biasa dalam menjawab persoalan pengangguran. Melalui program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendorong perluasan kesempatan kerja sekaligus menginstruksikan pemberantasan praktik percaloan tenaga kerja yang selama ini meresahkan para pencari kerja.
Program tersebut resmi diluncurkan di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Peluncuran dikemas melalui bursa kerja atau job fair yang mempertemukan ribuan pencari kerja dengan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor industri.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa Polri tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mulai bergerak menyentuh persoalan sosial yang berpotensi memicu kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kapolri menilai pengangguran bukan semata persoalan ekonomi. Ketika akses terhadap pekerjaan semakin sulit, dampaknya bisa merembet pada berbagai persoalan sosial.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan POLIRAN,” ujar Suyudi.
Menurutnya, POLIRAN merupakan bentuk pendekatan kepolisian yang mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat. Membantu warga mendapatkan pekerjaan dinilai menjadi salah satu langkah nyata untuk memperkuat kesejahteraan sekaligus menekan potensi gangguan kamtibmas.
Program ini bukan gagasan yang muncul secara tiba-tiba. POLIRAN sebelumnya telah dikembangkan Suyudi saat menjabat Kapolda Banten. Berkat kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, program tersebut kini diperluas menjadi gerakan berskala nasional.
Kapolri menegaskan, Polri tidak bermaksud mengambil alih kewenangan kementerian, pemerintah daerah, ataupun sektor swasta. Peran kepolisian adalah menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan industri dengan masyarakat pencari kerja.
Kolaborasi itu diwujudkan melalui penyebaran informasi lowongan pekerjaan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan.
Namun, ada persoalan lain yang turut menjadi perhatian serius Kapolri, yakni praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Suyudi menegaskan, kesempatan mendapatkan pekerjaan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, proses rekrutmen harus berlangsung secara transparan, adil, dan tidak boleh dicederai praktik ilegal yang justru membebani pencari kerja.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegasnya.
Kapolri meminta masyarakat tidak tinggal diam apabila menemukan praktik percaloan, baik yang dilakukan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan.
Laporan dapat disampaikan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Tak sekadar imbauan, Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda agar mengambil tindakan tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.
Penegakan hukum tersebut menjadi bagian penting agar program POLIRAN tidak hanya membuka pintu kesempatan kerja, tetapi juga memastikan masyarakat bisa memperoleh pekerjaan tanpa dibayangi pungutan liar, intimidasi, maupun perantara ilegal.
Melalui POLIRAN, Polri ingin membangun wajah pelayanan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pemeliharaan keamanan tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus dilakukan dengan membantu mengatasi persoalan yang menjadi akar kerawanan sosial.
Program ini sekaligus membawa semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, dengan menempatkan kepolisian sebagai mitra dalam membuka peluang, memperkuat pemberdayaan, dan menghadirkan solusi konkret.
Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, serta masyarakat, POLIRAN diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.
Peluncuran program tersebut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Mendagri, Irjen Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua BNSP Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.
Dari jajaran Polri, kegiatan dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri.
Turut hadir unsur Forkopimda Jawa Barat, perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, serta organisasi profesi pengamanan.
- Penulis: Redaksi


Saat ini belum ada komentar