Tagih Janji Pembebasan PBB, PMII Bondowoso Kepung Kantor Pemkab: Jangan Biarkan Janji Tinggal Retorika
- account_circle Redaksi
- calendar_month Jum, 12 Jun 2026
- visibility 108
- comment 0 komentar
Aksi damai yang digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Bondowoso, Aspirasi.co.id – Kesabaran mahasiswa mulai mencapai batas. Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) At Taqwa IAI At Taqwa Bondowoso turun ke jalan menagih komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Hal itu di lakukan terkait janji pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem yang sempat digaungkan pada kontestasi Pilkada 2024, Jumat (12/6/2026).
Aksi damai yang digelar di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Bondowoso tersebut menjadi simbol desakan publik agar janji politik tidak berhenti sebagai slogan kampanye.
Dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai tuntutan, sekitar 40 peserta aksi memulai long march dari kawasan Jembatan Kironggo, Kelurahan Blindungan, menuju Kantor Pemkab Bondowoso.
Sepanjang perjalanan, massa menyerukan pentingnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat miskin ekstrem yang hingga kini masih menunggu realisasi program yang dinilai mampu meringankan beban ekonomi mereka.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII mempertanyakan belum adanya kejelasan mengenai mekanisme, tahapan, maupun waktu pelaksanaan program pembebasan PBB bagi warga miskin ekstrem kategori Desil 1.
Koordinator aksi, Rifki, menegaskan bahwa janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata, bukan sekadar narasi politik.
“Masyarakat berhak mendapatkan kepastian. Janji kampanye tidak boleh berhenti menjadi retorika. Kami menuntut transparansi terkait skema, tahapan, dan jadwal pelaksanaan agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin ekstrem,” tegasnya di hadapan peserta aksi.
Desakan mahasiswa mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui dialog terbuka yang berlangsung kondusif.
Sekretaris Daerah Bondowoso, M. Fathor Rozi, bersama sejumlah kepala perangkat daerah menjelaskan bahwa pemerintah masih menyelesaikan proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akan menjadi dasar penetapan penerima manfaat.
Menurutnya, validasi data ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 39.419 keluarga atau 87.032 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem di Kabupaten Bondowoso.
Pemkab Bondowoso, lanjutnya, tetap berkomitmen merealisasikan pembebasan PBB bagi masyarakat miskin ekstrem.
Namun pelaksanaannya harus didasarkan pada data yang valid agar tepat sasaran serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, aparat gabungan mengawal jalannya aksi secara ketat namun humanis.
Pengamanan dipimpin langsung Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika, S.H., M.H., dengan melibatkan unsur Polres Bondowoso, Kodim 0822 Bondowoso, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Kesehatan.
Sebanyak 137 personel diterjunkan guna memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib.
Kekuatan pengamanan terdiri dari 87 anggota Polres Bondowoso, 20 personel Kodim 0822, 15 anggota Satpol PP, 10 personel Dishub, serta 5 tenaga kesehatan.
Usai berdialog dengan pemerintah daerah, massa aksi menutup kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum membubarkan diri secara tertib.
Wakapolres Bondowoso Kompol I Gede Suartika menegaskan bahwa Polri berkewajiban menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum sekaligus menjaga stabilitas keamanan.
“Kami memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat disampaikan dengan aman dan bertanggung jawab. Sinergi antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan aparat keamanan menjadi fondasi penting dalam menjaga demokrasi yang sehat dan bermartabat,” ujarnya.
Aksi PMII ini menjadi pengingat bahwa publik terus mengawasi setiap komitmen yang pernah disampaikan kepada rakyat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan kelompok rentan, kehadiran kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin ekstrem kini menjadi ujian nyata bagi konsistensi dan keberpihakan pemerintah daerah.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar