Evaluasi Anggaran 2025, Dinsos Bondowoso Genjot Verval Bansos dan Perluas Layanan UHC
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rab, 8 Jul 2026
- visibility 33
- comment 0 komentar
Pembaruan data bansos, Imron menilai sinergi antarperangkat daerah juga harus diperkuat
Bondowoso, Aspirasi.co.id – Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, M. Imron, menegaskan pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) agar seluruh program pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Hal itu disampaikannya usai rapat kerja pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Tahun 2025 bersama DPRD Bondowoso, (8/8/2026).
Menurut Imron, rapat tersebut tidak hanya membahas realisasi anggaran, tetapi juga mengevaluasi berbagai program yang belum tercapai secara maksimal beserta faktor penyebabnya.
“Yang paling penting dari rapat ini adalah memastikan sasaran penerima bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan lainnya, melalui verifikasi dan validasi (verval) data agar benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya itu, Dinsos juga akan melakukan pendataan ulang terhadap penerima bantuan dari kalangan buruh pabrik rokok maupun pekerja gudang tembakau dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.
Selain pembaruan data bansos, Imron menilai sinergi antarperangkat daerah juga harus diperkuat, khususnya dalam penanganan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Ia mencontohkan masih ada kondisi tertentu yang belum dapat dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga diperlukan dukungan pembiayaan melalui APBD.
“Harapan kami, program Universal Health Coverage (UHC) Bondowoso dapat mengakomodasi pelayanan kesehatan masyarakat yang belum tercakup dalam skema JKN, terutama kasus-kasus khusus yang membutuhkan penanganan,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Kesehatan telah memiliki regulasi berupa Peraturan Bupati yang mengatur pembiayaan pelayanan kesehatan di luar cakupan JKN.
Namun, implementasinya masih perlu dievaluasi agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Imron juga menegaskan bahwa Dinsos P3AKB akan terus meningkatkan kinerja dalam menangani berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks.
Karena itu, kolaborasi dengan DPRD, khususnya Komisi IV, dinilai sangat penting untuk memperkuat kebijakan dan program sosial di daerah.
“Kami menerima banyak masukan yang sangat konstruktif, terutama terkait pembaruan data masyarakat miskin. Data yang akurat menjadi kunci agar program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan mampu menurunkan angka kemiskinan di Bondowoso,” pungkasnya.
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar