Fraksi Gerindra Soroti Keterbatasan Fiskal, Dorong Optimalisasi PAD Bondowoso
- account_circle ***
- calendar_month Rab, 17 Sep 2025
- visibility 274
- comment 0 komentar
Fraksi Partai Gerindra DPRD Bondowoso melalui juru bicara Abdul Majid
Bondowoso, Aspirasi.co.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bondowoso melalui juru bicara Abdul Majid menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna pembahasan Perubahan APBD 2025.
Abdul Majid menegaskan bahwa kondisi fiskal Bondowoso dalam 3–5 tahun terakhir masih tergolong terbatas.
Hal ini berdampak pada keterlambatan pemenuhan pembangunan yang diharapkan masyarakat.
Menurutnya, jalan keluar satu-satunya adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Masih banyak potensi yang bisa dioptimalkan, baik dari sektor pertanian, kesehatan, maupun rumah sakit daerah. Namun, hingga kini masih banyak kebocoran dan potensi yang belum dikelola secara maksimal,” ujarnya.
Gerindra menilai perlunya sinergi antarpemerintah daerah dalam membentuk sistem yang lebih terintegrasi untuk mendorong peningkatan PAD. Tanpa itu, kapasitas fiskal akan terus lemah.
Majid juga menyoroti struktur belanja daerah. Dari total belanja Rp2,097 triliun, sekitar Rp919 miliar dialokasikan untuk gaji dan tunjangan pegawai.
Sementara belanja modal yang langsung dirasakan masyarakat hanya sekitar Rp159 miliar.
“Artinya, belanja kita masih lebih banyak terserap untuk biaya rutin dibanding investasi pembangunan. Padahal, masyarakat menunggu hasil nyata dari APBD,” tegasnya.
Selain masalah fiskal, Fraksi Gerindra menyoroti angka kemiskinan di Bondowoso yang masih cukup tinggi.
Berdasarkan data BPS 2024, tercatat 12,9 persen atau sekitar 100 ribu warga masuk kategori miskin.
Namun, alokasi bantuan dari pusat dan provinsi dinilai belum sebanding dengan penurunan angka kemiskinan di lapangan.
“Bantuan sosial setiap tahun mencapai ratusan miliar, tapi penurunan angka kemiskinan masih stagnan. Ini perlu dikaji lebih serius agar program benar-benar tepat sasaran,” kata Majid.
Fraksi Gerindra berharap pemerintah daerah memperkuat validasi data penerima bantuan agar tidak ada kasus penerima fiktif, warga yang sudah pindah, atau bahkan meninggal dunia namun masih tercatat sebagai penerima.
“Jika data tidak valid, maka upaya penanggulangan kemiskinan tidak akan efektif. Kami mendorong adanya kolaborasi semua pihak, dari desa hingga OPD terkait, agar program benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
- Penulis: ***
Saat ini belum ada komentar