Ketua DPRD Bondowoso Warning 8 Kades PAW: Jangan Ulangi Kesalahan Pendahulu, Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan!
- account_circle Tim
- calendar_month Kam, 12 Nov 2026
- visibility 28
- comment 0 komentar

Kepala desa yang baru dilantik harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah, bukan sekadar kehormatan
BONDOWOSO, Aspirasi.co.id – Delapan desa di Kabupaten Bondowoso kini memiliki kepala desa definitif setelah melalui proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (PAW).
Pelantikan tersebut sekaligus mengakhiri masa transisi kepemimpinan dan membuka harapan baru bagi percepatan pembangunan di tingkat desa.
Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, menyampaikan bahwa pelantikan kepala desa bukan sekadar seremoni pergantian kepemimpinan, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk melayani seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan pilihan politik.
Adapun delapan desa yang kini memiliki kepala desa definitif yakni Keladi, Penang, Lepra, Wonokusumo, Padasan, Kupang, Kemirian, dan Gunung Sahari, (12/11/2026).
Dalam sambutannya, As’ad mengapresiasi panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), aparat keamanan, serta seluruh masyarakat yang telah menjaga proses demokrasi desa berjalan tertib dan damai.
Menurutnya, kepala desa yang baru dilantik harus memahami bahwa jabatan merupakan amanah, bukan sekadar kehormatan.
“Masa jabatan antarwaktu mungkin lebih singkat, tetapi tanggung jawabnya tetap sama. Mulailah dengan mendengarkan warga, bekerja jujur, dan mengelola Dana Desa secara terbuka,” pesannya.
Ia juga meminta para kepala desa segera berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten apabila menghadapi kendala dalam menjalankan pemerintahan.
Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, memberikan sejumlah pesan tegas kepada delapan kepala desa yang baru dilantik. Salah satu yang menjadi sorotan adalah larangan mengotak-ngotakkan masyarakat berdasarkan dukungan politik saat Pilkades.
Dhafir bahkan mengingatkan agar para kepala desa tidak menggelar syukuran kemenangan yang berlebihan.
“Jangan ada syukuran atas kemenangan, karena bersyukur atas kemenangan itu sama halnya mensyukuri kekalahan orang lain. Hari ini Bapak dan Ibu sudah menjadi orang tua bagi seluruh warga desa.
Jangan lagi membedakan mana pendukung dan bukan pendukung. Rangkul semuanya, undang semuanya, bahkan kalau perlu datangi langsung,” tegasnya.
Ia meminta kepala desa segera merangkul tokoh masyarakat dan seluruh elemen desa untuk bersama-sama membangun wilayah masing-masing.
Dana Desa Menyusut, DPRD Dorong Skema Gotong Royong Pembangunan Jalan
Selain soal kepemimpinan, Dhafir juga menyoroti tantangan pembangunan desa di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan fiskal kini tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga pemerintahan desa.
Ia menyebut alokasi anggaran desa yang sebelumnya bisa mencapai lebih dari Rp1 miliar, kini di sejumlah desa mengalami penurunan hingga sekitar Rp300 juta atau bahkan di bawahnya.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa lebih cermat menentukan prioritas pembangunan.
Dhafir menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab bersama sesuai kewenangan masing-masing.
Jalan nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, jalan kabupaten ditangani pemerintah daerah, sedangkan jalan desa menjadi kewenangan pemerintah desa.
Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, ia mengungkapkan adanya skema dukungan pemerintah daerah melalui hibah material aspal kepada pemerintah desa.
Dalam skema tersebut, pemerintah desa diharapkan mengalokasikan Dana Desa maupun anggaran pendapatan dan belanja desa untuk kebutuhan material pendukung serta upah tenaga kerja.
“Jadi bukan berupa uang, tetapi dukungan material aspal. Pemerintah desa bisa mengalokasikan anggarannya untuk material dan upah pekerja. Dengan begitu, pembangunan bisa dilakukan secara gotong royong dan tidak seluruh bebannya ditanggung pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menyelesaikan persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 bersama DPRD. Menurut Dhafir, capaian tersebut menjadi salah satu bentuk kekompakan dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Dana Desa
Pesan paling keras disampaikan Dhafir terkait pengelolaan keuangan desa. Ia meminta seluruh kepala desa yang baru dilantik tidak mengulangi kesalahan para pendahulu, terutama dalam penggunaan anggaran negara.
“Jalan licin yang pernah dilewati dan mengakibatkan pendahulunya jatuh, jangan dilewati lagi. Artinya, uang rakyat dan uang negara jangan disalahgunakan,” tandasnya.
Ia menegaskan, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara wajib dipertanggungjawabkan. Baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber pendapatan desa lainnya harus dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan.
Dhafir juga mengingatkan bahwa pendapatan dari pengelolaan tanah kas desa harus dicatat dan dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, prinsip pertanggungjawaban keuangan bahkan dapat dianalogikan dengan kehidupan keluarga. Ketika seorang anak meminta uang kepada orang tuanya, tentu akan ditanya untuk keperluan apa dan harus menunjukkan hasil penggunaannya.
“Jangankan uang negara, dalam keluarga saja ketika anak meminta uang pasti ditanya mau digunakan untuk apa. Setelah membeli sesuatu, tentu harus bisa menunjukkan hasilnya. Begitu pula uang negara, harus ada perencanaan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa aparat penegak hukum tidak akan segan mengambil tindakan apabila ditemukan penyalahgunaan anggaran.
Melalui pelantikan tersebut, diharapkan delapan kepala desa PAW mampu menjalankan pemerintahan secara profesional, merangkul seluruh masyarakat, serta mengutamakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga.
Sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, dan DPRD dinilai menjadi kunci agar pembangunan desa tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
- Penulis: Tim


Saat ini belum ada komentar