PKB Kuliti Kinerja Pemkab Bondowoso, OSN Gagal hingga Proyek Rp8 Miliar Jadi Sorotan

Bondowoso, Aspirasi.co.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/7/2026).

Meski mengawali pandanganya dengan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bondowoso meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari BPK RI, Fraksi PKB menegaskan bahwa masih banyak persoalan mendasar yang harus segera dibenahi agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PKB, Didik Yuliyanto, menyoroti rendahnya serapan anggaran pemeliharaan Wisma Wakil Bupati yang hanya terealisasi sekitar 18 persen dari pagu lebih dari Rp500 juta.

Menurut PKB, alasan keterbatasan waktu hingga pihak ketiga enggan melaksanakan pekerjaan mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengendalian program.

“Pemeliharaan gedung merupakan kegiatan rutin yang seharusnya sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Pemerintah harus menjelaskan secara rinci penyebab keterlambatan dan memastikan kondisi serupa tidak kembali terjadi,” tegasnya.

Tak hanya itu, Fraksi PKB juga menyoroti masih tersisanya anggaran sekitar Rp253 juta pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Padahal program tersebut dinilai sangat strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Bondowoso.

Sorotan paling keras diarahkan pada gagalnya pembangunan gedung PAUD, SD, dan SMP senilai sekitar Rp8 miliar. Program tersebut batal direalisasikan karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi dari pemerintah pusat.

PKB menilai kendala administratif tidak semestinya menjadi alasan tertundanya pembangunan infrastruktur pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Fraksi PKB juga mengangkat persoalan yang menjadi perhatian publik, yakni gagalnya ratusan siswa SD dan SMP Bondowoso mengikuti tahapan Olimpiade Sains Nasional (OSN) akibat dugaan kelalaian administrasi.

Menurut PKB, kejadian tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan telah merampas hak peserta didik untuk mengembangkan prestasi di tingkat yang lebih tinggi.

“Kami meminta pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh siapa yang bertanggung jawab, bagaimana upaya memperjuangkan hak para siswa, serta memastikan kejadian serupa tidak pernah terulang melalui sistem pengawasan administrasi yang lebih ketat,” tegas Fraksi PKB.

Selain bidang pendidikan, PKB juga mengkritisi tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang mencapai sekitar Rp2,8 miliar.

Besarnya SiLPA dinilai menunjukkan masih lemahnya perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program yang berimbas pada tertundanya manfaat bagi masyarakat.

Di sektor pengelolaan aset daerah, Fraksi PKB mempertanyakan belum tuntasnya penyelesaian wanprestasi PT DGU selaku pengelola Wisata Alam Tasnan Baru yang masih memiliki tunggakan retribusi sebesar Rp117 juta kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

PKB mendesak pemerintah mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum apabila kewajiban tersebut tetap tidak dipenuhi.

Meski menyampaikan berbagai kritik, Fraksi PKB memberikan apresiasi atas meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso yang mengalami kenaikan hampir 20 persen sepanjang tahun 2025.

Capaian tersebut dinilai sebagai bukti bahwa potensi daerah dapat dioptimalkan apabila didukung tata kelola yang baik dan kepemimpinan yang kuat.

Namun, PKB mengingatkan agar keberhasilan peningkatan PAD tidak berhenti sebagai capaian sesaat, melainkan menjadi budaya kerja baru yang disertai peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Sorotan lainnya disampaikan terhadap tidak optimalnya realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sektor kesehatan senilai lebih dari Rp3 miliar.

Sejumlah pengadaan penting seperti ambulans, mesin fogging, genset, Co Analyzer hingga sarana air bersih gagal direalisasikan akibat berbagai persoalan pengadaan.

Fraksi PKB menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya manajemen pengadaan barang dan jasa, sehingga berpotensi mengurangi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKB meminta seluruh catatan kritis tersebut dijawab secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat.

“Setiap anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Karena itu, seluruh kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terus berulang pada tahun-tahun mendatang,” tegas Fraksi PKB.